GPM Gelar Pelatihan Hak Ulayat Masyarakat Adat

Ambon,sinodegpm.org – Upaya peningkatan kapasitas SDM dalam rangka menuntaskan kemiskinan terus diwujudkan GPM melalui kegiatan Training of Trainer (TOT) kepada Jemat-Jemaat dan Klasis-Klasis. Hal ini merupakan salah satu cara GPM sikapi krisis ekonomi di tengah kemajuan zaman yang terus berinovasi. Terutama dalam menghadapi masa pandemik saat ini yang sangat mempengaruhi pendapatan ekonomi umat.

Malalui Kerjasama lintas bidang antar Biro Hukum, HAM dan Advokasi bersama dengan Biro Lingkungan Hidup, Sinode GPM melaksanakan TOT “Penjemataan Informasi Hak Ulayat Masyarakat Adat; Pelatihan Pemetaan Wilayah dan Potensi Sumber Daya Alam; Penyusunan PERDES/PERNEG.” Kegiatan ini berlangsung di Gedung Serbaguna Jemaat GPM Bethel Klasis Kota Ambon, dari tanggal 27-30 Agustus 2021.

Pendeta Wineke Latuheru/Sitania, S.Si dalam refleksi singkatnya mengatakan, “banyak masyarakat hukum adat yang memiliki ketuhanan adat yang besar, tanah berabad-abad, keturunan-keturunan yang terlibat dalam berbagai masalah. Ada yang bermasalah dengan Pemerintah, investor, dll. Ini mengakibatkan gesekan atau benturan antar masyarakat dan Pemerintah. Lewat kegiatan yang dilakukan disaat ini, kita ada dan bisa dibekali untuk mengetahui hak-hak wilayah, serta menjamin lewat undang-undang agar dapat mempertahankan hak-hak kita sebagai warga negara dari ancaman pemerintah dan investor. Kita percaya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi serta isinya ini untuk kita nikmati. Tinggal bagaimana kita berproses dengan mengandalkan Tuhan,” tuturnya.

Sambutan hangat dari Sekretaris Klasis Kota Ambon, Pendeta Max Takaria dalam prakata mewakili Ketua Klasis Kota Ambon mengatakan bahwa kegiatan ini sebetulnya merupakan sebuah progres capaian gereja yang tertuang dalam PIP/RIPP GPM. Secara khusus Pendeta Takaria mengucapkan terimakasih kepada MPH Sinode yang telah mempercayakan Klasis Kota Ambon untuk menjadi pelaksanaan kegiatan ini. Hal yang sama juga disampaiakn kepada Ketua Majelis Jemaat Bethel, Pendeta J. Toisuta, bersama dengan seluruh perangkat pelayan dan umat yang telah ditunjuk dan dipercayakan sebagai tuan rumah kegiatan ini.

Kemudian, Pendeta E. T. Maspaitella dalam arahannya menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program di semester 2 bukan sekedar mengejar target capaian untuk dilaporkan dalam MPL Sinode.

“Perspektif itu tidak menjadi alasan kami tapi karena memang kita harus berusaha secara bersama-sama memberi faedah dan dampak positif dari seluruh klasis kita ini dalam menangani problem-problem sosial kemasyarakatan yang terus berlangsung,” ungkap Pendeta Maspaitella.

Lebih lanjut Pendeta Maspitella mengatakan kegiatan ini ditempatkan dalam konsentrasi bersama untuk menggarap beberapa alat strategis dan tujuan strategis gereja dalam PIP/RIPP. Kegiatan ini punya kolerasi langsung dengan upaya menuntaskan kemiskinan pada kantong-kantong jemaat di Maluku dan Maluku Utara yang sampai saat ini berada sebagai provinsi termiskin. Karena itu kepentingan program seperti ini memberikan perlindungan dari hal pelayanan masyarakat kita. Kegiatan ini akan berkontribusi pula bagi upaya kita dalam rangka melindungi aset-aset ekonomi milik masyarakat tapi sekaligus membangkitkan semangat untuk mengelola potensi sumber daya satuan-satuan wilayah yang selama ini menjadi pusat konsentrasi produksi pangan lokal. Kegiatan ini pun menyusun kluster-kluster sumber daya alam pada masing-masing wilayah maka akan menggerakan upaya mengembangkan ekonomi gereja di satu abad Sinode GPM.

“Misalnya pada Biro ekonomi dan PARPEM GPM pada akhirnya akan mendapatkan dampak dari seluruh program yang kita laksanakan hari ini,” imbuhnya.

MPH berharap supaya hasil dari TOT ini menjadi review khusus sehingga program di pada wilayah yang belum pernah melakukan pelatihan-pelatihan seperti ini, tapi juga pada wilayah-wilayah yang bisa kita susun programnya dan mengembangkan hasil yang kita dapati hari ini di tahun 2022.

Sebagai pelaksana kegiatan, Pendeta S. M. Reskir, S.Si., SH., MH – Kepala Biro Hukum dan Advokasi Sinode GPM mengatakan penting untuk melihat hal ini secara serius sebagai gereja karena masyarakat kita baik Muslim dan Kristen termasuk warga gereja kita punya hak-hak ulayat yang cukup memadai. Dari situ kita melihat bahwa umat kita muslim dan kristen punya hak diambil atas nama investasi atas nama alasan pengembangan pendapatan daerah dan hal itu memunculkan konflik-konflik sosial di masyarakat. Capaian dari kegiatan ini bermuara pada penyususnan Perdes/Perneg.

“Kita berharap bahwa teman-teman peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa punya ilmu dan pengalaman di jemaat masingmasing untuk melindungi aset-aset baik itu di pesisir, hutan dan laut,” tuturnya.

Sementara dari aspek Biro Lingkungan Hidup, Pendeta John Viktor Kainama, yang baru dimutasi dari Jemaat GPM Rumahkai Klasis Kairatu menjelaskan sesuai dengan arah capaian PIP/RIPP GPM, tujuan dari kegiatan ini agar dapat memiliki pemetaan potensi sumber daya pesisir, laut, dan hutan tetapi juga memiliki informasi dan kemampuan melakukan advokasi mandiri dari sisi pengelolaan lingkungan di jemaat ataupun juga pengelolaan potensi secara kreatif dan efesien.

Senada dengan hal ini, Pendeta Diana Souhoka – Sekretaris Departemen POS (Pengembangan Oikumene Semesta) menambahkan kegiatan ini sudah dilaksnakan dari tahun 2017 di seluruh wilayah pelayanan GPM. Misalnya MBD-Kisar, Wilayah Utara-Obi, Wilayah Maluku Tengah-Amahei, dan sekarang untuk Wilayah Ambon, Banda dan Buru. Lebih lanjut Ia menjelaskan, pemetaan potensi ini berguna supaya masing-masing kalsis dan jemaat tau produk unggulan dan potensi SDM yang ada. Sebab bukan sekdar potensi SDM di pesisir laut, darat dan hutan, tetapi disitu juga dipetakan hasil tidak boleh dikelola dan daerah yang “pamali”. Dalam kegiatan ini, fasilitator hanya mengarahkan dengan menggunakan aplikasi yang membantu nanti kemudian dari setiap klasis menentukan masing-masing lokasi serta sejumlah potensi yang bisa dikembangkan untuk pendapatan masing-masing jemaat. Kalau Jemaat kuat berarti Klasis kuat Sinode kuat untuk pendapatan perekonomian. Ini membantu GPM di Biro Pemberdayan Ekonomi untuk membuat program-program. Mereka sudah bisa memetakan klasis mana yang perlu di kembangkan dan potensi ekonominya apa. Inilah pola kerja link yang sementara diterapkan MPH Sinode.

 

Sumber

Previous Pencanangan HUT Ke-86 GPM dan Pekan Pembinaan Keluarga serta GPM Menuju 1 Abad 2035

Leave Your Comment